Home » Menko PMK Pratikno ‘Todong’ Google di Safer Internet Day 2026: Untung Kalian Besar, Jangan Cuma Bikin Panduan Kertas!

Menko PMK Pratikno ‘Todong’ Google di Safer Internet Day 2026: Untung Kalian Besar, Jangan Cuma Bikin Panduan Kertas!

by Aulia Azzahra

Perayaan Safer Internet Day 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/2), tidak hanya berisi seremoni manis potong tumpeng. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, justru melontarkan pesan menohok langsung di depan perwakilan raksasa teknologi, Google dan YouTube.

Pesan utamanya sangat jelas: Platform digital yang mengeruk keuntungan triliunan rupiah dari pasar Indonesia punya kewajiban moral dan teknis untuk menjamin produknya tidak merusak masa depan anak bangsa.

Siapa sebenarnya sosok yang berani “menodong” Google ini? Bagi yang belum tahu, Menko PMK adalah menteri yang bertanggung jawab mengoordinasikan isu-isu krusial terkait kualitas hidup manusia Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak. Dan Menko PMK sekarang, Pratikno, tampaknya tidak main-main soal isu keselamatan digital.

“You Make Big Money, Please Be Responsible”

Foto: kemenkopkm.go.id

Dalam pidatonya, Pratikno menggunakan analogi yang menarik soal ketergantungan kita pada teknologi.

“Kalau kita pergi haji, pilihannya naik pesawat. Walaupun ada risiko jatuh, bukan berarti solusinya jalan kaki. Tapi tolong industri pesawat, rawat pesawat Anda, pikirkan nasib penumpang,” ujarnya.

Poin kuncinya ada pada tanggung jawab. Menurut Pratikno, sekadar membuat Buku Panduan (Guidance) untuk orang tua atau guru itu tidak berguna jika pada praktiknya tidak dibaca atau tidak diterapkan. “KPI-nya bukan sekadar membuat panduan, tapi memastikan itu digunakan,” tegasnya. Jika pembiaran ini terus terjadi dan merusak mental anak, Pratikno menyebutnya sebagai “Dosa Jariah” bagi penyedia platform.

Tuntutan Pemerintah: Edukasi vs Otomatisasi

Pemerintah menyadari bahwa literasi digital (edukasi manusia) punya batas. Orang tua bisa lelah, guru bisa luput mengawasi. Oleh karena itu, Menko PMK mendesak adanya Mekanisme Otomatisasi Sistem.

Artinya, Google diminta membuat algoritma yang secara sistemik bisa memblokir bahaya bagi anak tanpa harus menunggu orang tua mengubah settingan secara manual.

Fakta Mengerikan: Kenapa Pemerintah Panik?

Sentilan Pratikno ini bukan tanpa dasar. Data terbaru tahun 2025/2026 menunjukkan kondisi darurat digital pada anak Indonesia:

  • Data KPAI & NCMEC: Sepanjang 2025, tercatat ada temuan 5,5 juta laporan konten pornografi yang melibatkan anak Indonesia. Ini menempatkan Indonesia di peringkat atas global untuk kasus eksploitasi seksual anak online.
  • Data PPATK: Ada sekitar 24.000 anak (usia 10-18 tahun) yang teridentifikasi menjadi korban transaksi eksploitasi seksual daring, dengan perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah.

Respons Google: Program “AKSI Digital”

Supaya berimbang (cover both sides), Google Indonesia dan YouTube merespons tantangan ini dengan meluncurkan program AKSI Digital (Anak & Keluarga Sigap Digital) di acara yang sama.

Sebenarnya, upaya teknis Google sudah mulai terlihat beberapa waktu belakangan. Mereka baru saja berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperketat keamanan aplikasi. Kamu bisa membaca detail mengenai fitur baru Google dan Komdigi untuk memblokir aplikasi berbahaya secara otomatis guna memahami teknologi apa yang sedang disiapkan untuk melindungi pengguna dari ancaman siber dan judi online.

Namun, program edukasi seperti AKSI Digital yang melatih “Youth Champions” (Duta Muda) tetap dianggap belum cukup jika tidak dibarengi dengan sistem blokir otomatis yang lebih agresif seperti yang diminta Menko PMK.

Konteks Regulasi: Menanti Taji “PP TUNAS”

Pernyataan Menko PMK ini sejalan dengan langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah Meutya Hafid. Saat ini, pemerintah sedang mengebut implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 (dikenal sebagai PP TUNAS) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Jika PP ini berjalan efektif, platform seperti Google, TikTok, dan X nantinya wajib punya fitur child safety yang standar, bukan lagi sekadar fitur opsional “suka-suka” platform.

Langkah Menko PMK “menodong” Google soal otomatisasi keamanan adalah langkah maju. Selama ini, beban keamanan siber selalu ditumpuk ke punggung pengguna (orang tua harus pandai setting, anak harus pandai memilah). Sudah saatnya pemilik platform yang “Making Big Money” berinvestasi lebih besar pada sistem keamanan, bukan cuma pada algoritma iklan.

You may also like