Komite Olimpiade Internasional (IOC) meminta kepada seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia, Rabu (22/10). Keputusan ini diambil IOC setelah Indonesia menolak visa untuk atlet Israel yang harusnya bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.
Apabila visa mereka kemarin lolos, para atlet senam Israel yang berjumlah enam orang tersebut dijadwalkan bertanding pada 19-25 Oktober. Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel ke Gaza.
Keputusan ini turut memicu kritik keras dari Federasi Senam Israel (IGF) yang menyebut keputusan ini sebagai preseden berbahaya. IGF kemudian mengajukan banding ke pengadilan Arbitrase Olahraga di Swiss.
Dalam pernyataan resminya, pihak Israel menganggap bahwa apa yang dilakukan pihak Indonesia adalah “melanggar integritas olahraga internasional”. IGF secara tegas tidak dapat menerima keputusan ini.
“Kami menganggap keputusan ini sangat tidak pantas dan mengkhawatirkan bagi integritas olahraga dunia. Kami akan menantangnya dengan segala cara yang tersedia,” tulis IGF, melansir dari berbagai sumber.
IGF juga menyoroti peran Federasi Senam Internasional (FIG) yang malah mendukung pemerintah Indonesia untuk kasus ini. Padahal sebelumnya mereka sudah mendapat jaminan bahwa atlet-atlet senam mereka dapat mengikuti ajang ini.
“Pagi ini FIG menghubungi saya secara resmi untuk menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia. Kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan FIG terkait kemungkinan munculnya kontroversi karena posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Israel,” ungkap Ita Yuliati, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia saat konferensi pers.
Semua yang terdampak
Satu dari enam atlet yang terdampak dari keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak visa para atlet dari Israel adalah Artem Dolgopyat. Seperti diketahui, Artem Dolgopyat adalah sama populer di dunia senam. Ia adalah juara bertahan nomor lantai di Kejuaraan Dunia.
Artem Dolgopyat juga peraih emas Olimpiade Tokyo 2020, serta memboyong perak di Paris 2024. Ia semakin mengukuhkan namanya di ajang senam lantai setelah kemenangan berturut-turut di gelaran juara Eropa.
Menanggapi penolakan ini, IGF langsung mengajukan permohonan mendesak kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) agar atlet mereka diizinkan bertanding. IGF bahkan meminta agar kejuaraan dipindahkan, atau bahkan dibatalkan. Namun, CAS langsung menolak permohonan tersebut.
Sebelumnya, ketika mengetahui bahwa IGF langsung membawa kasus ini ke CAS, pemerintah dengan tegas mengambil sikap bahwa mereka telah siap menghadapi gugatan. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah telah siap menghadapi segala konsekuensinya.
“Kami sudah mengetahui bahwa ada rencana dari Federasi Senam Israel untuk menggugat ke CAS. Kami sedang mengantisipasi gugatan tersebut dan tentu akan menghadapi dengan terhormat. Pemerintah tetap konsisten menolak penerbitan visa bagi tim Israel sesuai arahan Presiden Prabowo,” ungkap Erick Thohir, mengutip laman resmi Kemenpora.
Erick Thohir juga menegaskan bahwa keputusan ini telah dikoordinasikan dengan FIG fan FGI. “Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sportivitas.”
Sikap IOC terhadap keputusan pemerintah Indonesia
Keputusan Indonesia yang menolak visa atlet Israel untuk berlomba di Indonesia merupakan bentuk protes terhadap serangan militer Israel ke Gaza. Atas keputusan tersebut, BBC melaporkan bahwa IOC tidak dapat menemukan solusi atas sikap pemerintah Indonesia yang menolak visa atlet Israel.
Dalam pernyataan resmi usai pertemuan dewan eksekutif pekan ini, keputusan IOC akhirnya diumumkan. IOC memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC) terkait penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara, dan konferensi lain di masa mendatang.
Alhasil, pengajuan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 juga akan ditangguhkan. Keputusan ini juga mempengaruhi ajang dan konferensi olahraga terkait sampai pemerintah RI menjamin partisipasi dari atlet semua negara. Tanpa terkecuali.
“IOC mengingatkan semua pemangku kepentingan dalam Gerakan Olimpiade akan pentingnya akses bebas dan tanpa hambatan ke negara tuan rumah agar semua peserta dapat hadir dalam kompetisi internasional,” tulis IOC dalam pernyataan resminya.
